JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Undang-Undang Kerangka Ekonomi Hijau dalam sidang paripurna yang berlangsung hari ini. Payung hukum baru ini menetapkan peta jalan transisi energi terpadu serta insentif perpajakan bagi pelaku industri manufaktur ramah lingkungan.
Ketua Komisi terkait menyatakan bahwa regulasi ini menjadi fondasi penting bagi kepastian investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), mencakup tenaga surya, geotermal, dan hidrogen hijau.
Insentif Fiskal bagi Pengurangan Emisi
UU ini memuat skema pembebasan bea masuk bagi teknologi ramah lingkungan yang belum diproduksi di dalam negeri, serta mekanisme sertifikasi bursa karbon yang terintegrasi secara internasional. Regulasi ini diharapkan dapat menarik modal hijau senilai puluhan miliar dolar dalam kurun lima tahun ke depan.
